Ketua DPD Partai Gelora Angkat Bicara Soal Kekisruhan Di DPRK Subulussalam

elitnesia.com l Subulussalam - Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Kota Subulussalam Husaini Payung mengomentari kekisruhan yang terjadi di lembaga DPRK Kota Subulussalam, pasca terjadinya aksi Walk Out fraksi Geranat pada sidang paripurna DPRK tentang Agenda  Penyampaian Rekomendasi DPRK atas LKPJ Walikota Subulussalam Tahun 2020.

Husaini dalam keterangan persnya,(26/05) menerangkan bahwa kejadian di gedung dewan senin kemarin semakin memperjelas ada sesuatu hal yang coba untuk di sembunyikan, tak perlu kita harus mengulas dan mengungkit lebih jauh hingga ke pemerintahan yang lama hanya mencari jalan berdalih

Tidak diakomodirnya usulan Fraksi Geranat untuk menyampaikan pandangan fraksi oleh ketua dewan membuktikan pula kualitas kepemimpinan ketua DPRK Subulussalam lemah. Semestinya kata Saini, sebagai ketua atau pucuk pimpinan rapat mampu mengontrol dan mendinginkan suasana baik pada sidang rapat paripurna begitu pula di luar sidang, dengan memberikan solusi ataupun opsi, bukan malah memanaskan suasana dengan narasi dan statement yang sentimen.

"Kita harus pahami semua isi kandungan dalam dokumen Lkpj Walikota itu adalah uang rakyat, bukan uang pribadi, rakyat harus tau betul kemana saja peruntukannya. Lalu buat apa kita harus takut mendengarkan pandangan fraksi Geranat". Tanya Saini

Lebih lanjut Saini menambah bahwa kejadian pada sidang paripurna kemarin sepertinya sudah direncanakan jauh jauh hari agar fraksi Geranat tidak menyampaikan pandangan mereka, dan ia menyakini penolakan yang dilakukan ketua dewan terhadap temuan  pansus yang terangkum pada pandangan fraksi Geranat bukan murni dari pemikiran ketua dewan, tetapi ia menduga ada pemain di balik layar yang sengaja di susun sedemikian rupa, dan itu sebenarnya dapat membahayakan ketua dewan dan Walikota Subulussalam.

Saini menguapkan meskipun dalam ranah legislatif sering terjadi hal demikian namun kali ini berbeda konteksnya, kita bukan seakan menghadapi pilkada esok hari, tapi masih jauh tahapan itu. Tentu gemelut ini menjadi catatan bagi masyarakat Kota Subulussalam dan pihak penegak hukum bahwa ada permasalahan di LKPJ Walikota Subulussalam Tahun 2020.

Dari informasi yang diterima sidang paripurna dengan Agenda Penyampaian Rekomendasi DPRK atas LKPJ Walikota Subulussalam Tahun 2020 kemarin di hadiri oleh seluruh anggota dewan yang berjumlah 20 orang. Terdiri dari 3 fraksi, yaitu fraksi Hanura, fraksi Geranat dan fraksi Sada Kata. Sementara fraksi Geranat yang keluar dari sidang paripurna berjumlah sembilan orang 2 pucuk pimpinan DPRK, satu ketua fraksi, satu ketua komisi dan 5 anggota biasa.(M)