TA Khalid Berhasil Perjuangkan Konflik Gajah Aceh Masuk Dalam Kesimpulan Rapat Komisi IV DPR RI

Jakarta - elitnesia.com l Anggota Komisi IV DPR RI Ir H TA Khalid MM kembali menyuarakan isu konflik Gajah Aceh di Senayan dan berhasil masuk dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Esselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kamis (27/05/2021).

Hal itu disampaikan TA Khalid ketika membacakan pandangan fraksi Gerindra meminta dukungan dari teman anggota Komisi IV terkait kasus konflik satwa liar (Gajah) di Aceh dapat diselesaikan dan masuk dalam kesimpulan rapat. 

"Permasalah gajah di Aceh bukan permasalahan kemarin itu sudah bertahun-tahun dan belum pernah diselesaikan, maka pada forum ini saya meminta dukungan pimpinan dan anggota agar penyelesaian konflik Gajah Aceh masuk dalam kesimpulan Rapat hari ini," sebut TA Khalid.

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan dukungan dari Kapoksi Fraksi Partai Gerinda Komisi IV DPR RI Ir KRT H DARORI WONODIPURO, MM untuk penyelesaian konflik Gajah Aceh, Darori meminta KLHK untuk mengangarkan anggaran di tahun 2022 nanti. Situasi sedikit alot ketika masuk kesimpulan RDP, Akhirnya Permintaan penyelesaian konflik Gajah Aceh berhasil masuk dalam kesimpulan Rapat Komisi IV DPR RI pada point 7 yang berbunyi : Komisi IV DPR RI meminta keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam 

dan Ekosistem dalam menyelesaikan permasalahan konflik satwa liar 

dengan manusia, termasuk konflik gajah di Provinsi Aceh dan provinsi 

lainnya secara komprehensif, agar kejadian serupa tidak terulang 

kembali di kemudian hari.

RDP tersebut dihadiri oleh Sekjen KLHK, Irjen KLHK, Dirjen PKTL, Dirjen KSDAE, Dirjen PDASRH,  Dirjen PHL, Dirjen PPKL, Dirjen SLB3, Dirjen PPI, Dirjen PSKL, Dirjen Gakkum LHK, Kepala BP2SDM, Kepala BSILHK, dan Kepala BRGM, terkait pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2021, RKA-K/L Tahun 2022 dan Isu-isu aktual lainnya. 

Berikut kesimpulan RDP Komisi IV Dengan Pejabat Esselon I KLHK :

KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar 

pelaksanaan program kerja pada masing-masing satuan kerja 

diarahkan untuk mendukung program yang berdampak langsung pada 

pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. 

2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Badan Restorasi 

Gambut dan Mangrove serta Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan untuk melakukan penyesuaian minimal 15% (lima belas 

persen) dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam rangka 

melaksanakan rehabilitasi mangrove serta rehabilitasi hutan dan lahan 

di luar 9 (sembilan) Provinsi yang menjadi wilayah pengelolaan Badan 

Restorasi Gambut dan Mangrove, melalui Program Padat Karya 

sebagai salah satu alternatif dalam mendukung Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional pada masa Pandemi COVID-19.

3. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata 

Lingkungan dalam melakukan kajian komprehensif mengenai 

penyebab dan mitigasi musibah banjir besar di Kalimantan Selatan 

pada awal tahun 2021, yang diharapkan dapat dijadikan dasar 

pengambilan kebijakan yang lengkap dan menyeluruh dalam 

pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pemulihan 

lingkungan, bukan hanya untuk Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi 

juga wilayah lain dengan kondisi serupa.

4. Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan c.q. Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, agar dapat menjadi satuan kerja pendorong 

dalam pelaksanaan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 

bagi satuan kerja di Eselon I lainnya dalam lingkup Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan untuk menguatkan fungsi dan kelembagaan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak 

pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat di tingkat tapak melalui 

fasilitasi dan bimbingan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar 

kawasan hutan, sebagai upaya untuk peningkatan perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat.

6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan 

Mangrove untuk melakukan sosialisasi program-program berbasis 

masyarakat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh 

masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda melalui kegiatan 

bimbingan teknis serta pelatihan secara intensif.

7. Komisi IV DPR RI meminta keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam 

dan Ekosistem dalam menyelesaikan permasalahan konflik satwa liar 

dengan manusia, termasuk konflik gajah di Provinsi Aceh dan provinsi 

lainnya secara komprehensif, agar kejadian serupa tidak terulang 

kembali di kemudian hari.(A)