.jpg)
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sendiri diberikan kepada 31. 000 (Tiga Puluh Satu Ribu) warga Kabupaten Bireuen, saat lounching Bupati Bireuen, Dr.H.Muzakkar A.Gani,SH., M.Si didampingi Kapolres AKBP Taufik Hidayat,SH.,SIK., M.Si, Dandim 0111/ Bireuen Letkol Inf Zainal Abidin Rambe,S.Sos, dan Area Manager BSI Lhokseumawe Nirwan Purnama, Asisten, kepala SKPK, Camat dan jajaran Dinsos.
Bupati Bireuen diawal sambutannya berterimakasih kepada Pemerintah Indonesia dan Kementerian Sosial atas bantuan telah diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Bireuen dan kegiatan ini juga ada pengaruh dengan Pandemi Covid-19 melanda.
Dikatakannya program bantuan ini salah satu upaya pemerintah untuk menjaga dalam situasi lagi Pandemi melanda dunia, Indonesia termasuk di Aceh, agar tidak berdampak luas bagi perekonomian masyarakat.
"Saya mengharapkan dengan telah dilounching Kartu Keluarga Sejahtera ini dapat digunakan sebaik-baiknya oleh penerima dan belanja sembako untuk kebutuhan keluarga dirumah memenuhi kebutuhan sehari-hari", pesan Bupati Bireuen seperti dilansir Bireuenkab.go.id.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bireuen, Mulyadi, SE.MM mengatakan total Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) di Bireuen, 45.428 orang dan 31.000 ribu diantaranya mendapat KKS program sembako tahun 2021 dari hasil migrasi Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia (BSI).
"Kartu program sembako tahun 2021 berisi saldo Rp600 ribu per-penerima diserah simbolis Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH.M.Si bersama Kapolres, Dandim, Area Manager BSI Lhokseumawe dan Asisten I Setdakab Bireuen",tutur Kadinsos Bireuen Mulyadi,SE.MM.
Lanjutnya, bantuan program KKS sembako itu diberikan tiga tahap masing-masing Rp200 ribu yaitu untuk bulan Juli, Agustus, September, sedangkan periode hingga Desember akan ditentukan Kementerian Sosial.
"Untuk 14.428 KPM lainnya masih ada peluang memenuhi kuota dan saat ini kami sedang bekerja perbaiki data Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS)", terang Kadinsos.
Dalam kegiatan launching Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) itu diwakili 80 orang berasal dari Kecamatan Jeumpa, Kuala, Kota Juang, dan Juli, masing-masing berjumlah 20 kepala keluarga penerima mamfaat.
"Bantuan sosial ini tidak dibenarkan untuk belanja, selain telah ditetapkan sesuai ketentuan berlaku dan KPM wajib tandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)",tutur Mulyadi,SE.MM. (Y/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar