Pembiaran parkir sembarangan di kawasan Kantor Bupati Bireuen,(29/12). |
elitnesia.com|Bireuen,- Pembiaran parkir sembarangan di kawasan Kota Bireuen, kita akui ini sudah menjadi tradisi, karena dari dulu parkir sembarangan dibiarkan begitu saja, Rabu (29 Desember 2021)
Pasalnya, semrawut kota Bireuen hampir di akhir jabatan Bupati Bireuen Muzakar Agani belum terselesaikan.
Memarkirkan kendaraan roda dua secara asal-asalan di pusat kantor pemerintahan Bireuen, seperti parkiran liar secara asal-asalan di lorong bersebelahan Ruangan Hubungan Masyakarat dan Ruangan Pajak Daerah.
Sebelumya, almarhum Bupati Saifannur S.oS pernah menegaskan kepada satpol PP bila ada yang parkir di lorong gedung pemerintah Bireuen harus di beri sangsi Salahsatunya melepaskan angin ban kendaraan.
Menurut amatan media elitnesia.com sepada motor yang diparkir di lorong tempat terlarang milik pegawai ASN setempat.
padahal, tempat parkir kendaraan di Kantor Bupati Bireuen,sudah disediakan pada tiga tempat di antaranya depan Kantor Dinas Catatan Sipil (Sebelah Timur) sebelah Utara dan sebelah barat kantin.
Saat bertemu ke Kantor itu, terlihat semrawut ( tidak tertata) bila melewati jalan atau lorong tersebut terhalang sejumlah kendaraan roda dua.
Asisten lll Dailami S.Hut saat di konfirmasi melalui via telpon membenarkan bahwa kendaraan yang di parkir di lorong lorong kantor bupati Bireun milik ASN setempat.
" Kita sudah mengingatkan di waktu apel untuk menertibkan kendaraan dan satpol PP pun sudah pernah mengambil tindakan. Padahal, tempat parkiran sudah kita sediakan. Namun, kebiasaan buruk terus di di lakukan " jelasnya.
Ia berharap kepada seluruh pegawai ASN untuk kerjasamanya agar menertibkan kendaraannya di tempat yang sudah di sediakan.
" Mari kita contohkan yang baik terhadap masyarakat, jangan sampai masyarakat mencontohkan kebiasaan buruk demi keindahan kota yang kita cintai"
Sementara itu Kabid penertiban satuan polisi pamong praja ( satpol PP) fakhruddin SE saat di konfirmasi di tempat kerja " ia sudah melakukan penertiban 12 kali dan pengawasan 12 kali dalam tahun 2021.
Selanjutnya dia awasi oleh piket pos pengamanan kantor bupati.
" Sudah berulang kita sampaikan secara umum Mereka hanya patuh di saat ada kami di lokasi, setelah itu kebiasaan buruk kembali terjadi. Bahkan saat penertiban ada juga oknum ASN adu argumen dengan petugas satpol PP" jelasnya (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar