Politisi Demokrat Minta Pertamina Segera Atasi Kelangkaan Solar

 

elitnesia.com|Bireuen,- Kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang mulai terjadi di beberapa daerah di Indonesia dinilai  mengkhawatirkan, terlebih menjelang IdulFitri. 

Hal ini mengingat kebutuhan distribusi logistik masyarakat yang hampir selalu meningkat saat momen Ramadhan dan Lebaran tiba, sangat bergantung pada ketersediaan dan kelancaran transportasi yang notabene membutuhkan pasokan solar yang memadai.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Juang Bersama DPRK Bireuen Zulfikar SE, MM meminta PT Pertamina (Persero) untuk segera mengambil tindakan guna mengatasi kelangkaan BBM solar bersubsidi yang sudah terjadi di berbagai daerah.

Hasil pantauan di lapangan, kata Zulfikar, volume solar bersubsidi di sejumlah SPBU di berbagai daerah berkurang hingga separuhnya dalam beberapa hari terakhir. Hal itu menimbulkan antrean truk di mana-mana.

“Kelangkaan solar bisa berdampak semakin tingginya harga-harga kebutuhan pokok akibat semakin mahalnya biaya logistik, apalagi ini menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Roda perekonomian pun mandek dan inflasi pun semakin tinggi akibat meroketnya harga kebutuhan rakyat,” ujar Zulfikar yang juga ketua terpilih Partai Demokrat pada Selasa 12 April 2022

Zulfikar meminta Pertamina agar tidak mengurangi pasokan atau penyediaan bahan bakar solar dan memastikan tidak adanya penyelewengan solar bersubsidi ke industri, perkebunan, maupun pertambangan.

"Jika memang Pertamina mengalami masalah dengan arus kas perusahaan akibat beban kenaikan harga minyak dunia, solusinya bukan membebani rakyat," tegas Politisi yang akrab disapa Zulfikar Apayub itu

Ia juga mendesak pemerintah agar segera membayar utang kompensasi subsidi BBM sebesar Rp 100 Triliun ke Pertamina. Selain untuk menyehatkan keuangan Pertamina juga mencegah berkurangnya pasokan BBM bersubsidi.

Zulfikar berpendapat, kelangkaan solar terjadi setelah melambungnya harga minyak dunia dan di khawatirkan hal itu ada kaitan dengan beratnya beban keuangan Pertamina karena semakin besarnya selisih antara harga subsidi yang ditetapkan pemerintah dengan harga pokok produksi solar.

"Pemerintah berkewajiban memberikan kompensasi atas selisih harga bahan bakar minyak yang dibeli Pertamina di pasar global dengan harga jual ke masyarakat. Subsidi harga menjadi kewajiban pemerintah untuk mempertahankan harga tidak naik, yakni Rp 7.650 per liter untuk Pertalite dan Rp5.150 untuk solar subsidi," pungkas Zulfikar Apayub (A/I)