Abdya Sebagai Daerah Potensial Sektor Pertanian, Pemkab Bisa Apa?

Foto: Aldi Ferdian Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Program Studi,Kesejahteraan Sosial.

elitnesia.id | Opini,- Breuh Sigupai menjadi identitas yang tersemat pada Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Breuh Sigupai berasal dari bahasa Aceh yang berarti Beras Segemgam bahasa Indonesianya. Breuh Sigupai juga merupakan salah satu jenis padi unggulan yang berasal dari Abdya.

Nanggroe Breuh Sigupai begitu identik dengan sawah dan padinya yang sangat subur. Tak tangung-tangung, ketika masa panen tiba jumlah produksi pertanian jenis padi di Abdya mencapai rata-rata 7 sampai 8 ton per hektarnya. 

Angka itu jauh lebih meningkat dari rata-rata produksi nasional yang hanya 4 sampai 5 ton perhektarnya. Hal itu sudah sangat membuktikan sebenarnya bahwa sektor pertanian di Abdya sangat potensial untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Namun bukan hanya itu, baru-baru ini Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Distanpan) Mencatat Abdya memiliki lahan sawit rakyat produktif yang mencapai 17 ribu hektar lebih. Dengan penghasilan di perkirakan rata-rata mencapai 1.4 ton perhektarnya sekali panen. Jika di totalkan keseluruhan, Abdya menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) 280 ton sekali Panen. Rata-rata kelapa sawit di Abdya di panen 2 kali dalam sebulan, dalam sebulan Abdya menghasilkan TBS 560 ton lebih dan kurang. Angka yang fantastis, bukan?

Kemudian juga masih banyak jenis pertanian yang lain yang sangat potensial untuk dikembangkan di daerah yang di kenal dengan sebutan Nanggroe Breuh Sigupai itu. Seperti Palawija, Nilam, Jengkol serta banyak tumbuhan yang lain yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kesuburan tanah menjadi sebuah privilage yang disangat untungkan. Oleh sebab itu, sangat potensial jika sektor pertanian kembangkan di Abdya.

Lantas dengan potensi yang ada, apakah masyarakat dapat mandiri secara perekonomian? Apakah masyarakat dapat hidup dengan layak hanya dengan mengandalkan hasil pertaniannya? . Data rilisan terakhir (2020), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sekitar 16.34 % masyarakat Abdya yang hidup dibawah garis kemiskinan. 

Selama ini penulis melihat bahwa masyarakat di dorong untuk terus berproduktif di sektor pertanian. Kita akui masyarakat memang dibantu dan diberdayakan dengan baik untuk terus berproduksi. Hal itu bisa di buktikan dengan penyaluran pupuk bersubdi yang di jual dengan harga yang murah oleh pemerintah. Ironisnya, ketika masa panen tiba harga jual menjadi turun.

Dalam prosesnya, pemerintah terkesan membantu masyarakat setengah-tengah seperti tak rela. Seharusnya jika hari ini pemerintah membantu pada saat pembudidayaan, pemerintah juga harus turut membantu pada saat pemasarannya juga. Kita tak tau, apakah pemainan atau monopoli harga ini sengaja dilakukan untuk menguntungkan oknum-oknum yang punya hubungan khusus untuk bersetubuh dengan pemerintah. benar adanya permainan itu kita tidak tau, tapi fakta di lapangan memang demikian, masyarakat selalu di kejutkan oleh turunnya harga gabah padi pada saat musim panen tiba.

Kalau memang tak ada permainan, pemerintah Harus mengambil langkah yang kongkrit terkait problematika yang terjadi dilapangan. Eksekutif maupun Legislatif tak perlu berbisnis dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyat, kesampingkan ego keluarga dekat, lihatlah kepentingan khalayak, pertimbangkan nasib rakyat yang selama ini menderita dan menjerit akibat kemiskinan dan ketimpangan sosial meraja lela.

Pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat secara perekononian yang ideal adalah dengan mengintervensi kebijakan sosial, memperbaiki pelayanan sosial, serta melibakan masyarakat dalam usaha-usaha pembangunan kesejahteraan itu sendiri. Dengan demikian, hasilnya tercapailah masyarakat yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sendiri. 

Hal itu perlu dilakukan agar ketimpangan sosial tidak terjadi dimana. Ketidakadilan dalam mengambil atau memutuskan kebijakan sosial menjadi salah satu sebab keberadaan ketimpangan sosial terus menjamur dalam kehidupan masyarakat. 

Oleh sebab itu, pembangunan perekonomian mestinya melihat potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Abdya misalnya, yang memiliki hasil pertanian yang melimpah sangat dibutuhkan Industri-Industri pengolahan hasil pertanian. 

Sehingga hasil pertanian Abdya dapat di olah secara mandiri, baru kemudian di pasarkan ke luar dengan harga yang relatif lebih mahal. Dengan demikian harga jual hasil pertanian menjadi menjadi meningkat di tingkat masyarakat. 

Keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Mon Jambee dan PT Samira Makmur Sejahtera dan juga Pabrik Kilang Padi modern milik Pemkab yang telah beroperasi patut kita apreasi. Sebab dengan keberadaannya berdampak banyak pada peningkatan harga jual hasil pertanian di tingkat petani di Abdya.

Namun keberadaannya masih tak cukup untuk menampung dan mengolah hasil pertanian di Abdya yang sangat melimpah. 

Pemerintah harus serius dalam hal ini, pemerintah seharusnya terus membangun industri-industri pengolahan hasil pertanian. Jika tak mampu bangun sendiri maka cari investor sebagai partner. Penulis yakin Abdya tidak kekurangan saudagar kaya, ajak mereka untuk berinvestasi di sektor perindustrian, permudah regulasi untuk investor lokal. Agar kemudian Abdya menjadi daerah yang sangat mandiri dan tangguh secara perkonomian.

Di sisi yang lain dengan keberadaan industri-industri pengolahan hasil pertanian semakin bertambah maka angka penganguran di Abdya semakin berkurang dengan terserapnya tenaga kerja lokal di dalamnya. Bukan sedikit hari ini jumlah sarjana menganggur di Abdya, anak muda yang Sarjana saja menjadi pengangguran apalagi yang bukan sarjana.

Kontestasi politik 2024 semakin mendekat. Politisi yang hari ini berkuasa terus menebar citranya melalui media sosial seperti Tiktok, Facebook, Whatsapp serta media lain sebagai wadah penebar citra untuk memuluskan niatnya di kontestasi 2024 mendatang.

Sangat memprihatinkan, yang seharusnya kekuasaan harus berfokus pada kepentingan rakyat, yang terjadi malah kekuasaan menjadi alat untuk menaikkan citra diri, agar di pandang dan mendapat validasi oleh masyarakat. Hemat penulis, politisi hari ini  tak perlu menebar citra untuk kontestasi politik 2024 melainkan terus berfokus pada pembangunan perekonomian.

Sebab citra yang baik itu tak perlu dengan sengaja di pertontonkan, citra yang baik akan terbentuk sendiri dengan keberhasilannya dalam menyelesaikan program kerja yang memihak kepada masyarakat. Dengan demikian jika di pandang layak dan teruji, maka ia (politisi) akan dipilih kembali oleh rakyat di kontestasi politik 2024 nanti. 

Penulis berharap pemangku kekuasaan di Abdya secara masif memerhatikan kepentingan rakyat sekitar. Sebab adanya pemerintah hari ini diharapkan dapat menghadirkan solusi yang solutif untuk kemakmuran ekonomi khalayak (Rakyat) bukan untuk kemakmuran teman-teman dekat maupun keluarga dekat. Ini persoalan tanggung jawab, soal keberhasilan menyejahterakan rakyat adalah kewajiban Pemerintah.

Penulis:

Nama : Aldi Ferdian

Status : Mahasiswa

Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Program Studi : Kesejahteraan Sosial

OPINI