 |
| Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud, Memasang tanda peserta kepada perwakilan peserta Diklat di Aula IAI Almuslim Aceh, Peusangan Bireuen, Senin (24/06/2024). |
Elitnesia.id| Bireuen,- Sebanyak 612 peserta mengikuti Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Basic Safety Training Kapal Motor (BST-KLM) dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK). Kegiatan yang dilaksanakan Politeknik Pelayaran Malahayati bekerjasama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas IV Lhokseumawe itu dibuka secara resmi oleh Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI), H Ruslan M Daud, bertempat di Aula Institusi Agama Islam (IAI) Almuslim, Bireuen, Senin 24/6/ 2024.pagi
Kepala KSOP Kelas IV Lhokseumawe yang diwakili Yusriadi, SSos dalam sambutannya menyampaikan salah satu komitmen dari Pemerintah melalui Menteri Perhubungan saat ini adalah mensertifikasi seluruh nelayan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu pihaknya sangat mendukung kegiatan Diklat pemberdayaan masyarakat ini.
" Terdata untuk kabupaten Bireuen dan Aceh Utara ada 12.000 lebih nelayan, maka kita harapkan program ini dapat terus berlanjut agar semua nelayan khususnya di Aceh mendapatkan pengetahuan dan ilmu di bidangnya masing-masing guna terciptanya Zero insiden atau meminimalisir kecelakaan dikapal saat nelayan melaut," ujarnya
Selanjutnya, Direktur Politeknik Pelayaran Malahayati, Capt Dedi Kurniadi yang diwakili Kepala Bagian Keuangan dan Umum Ikka Suharli menyebutkan, Diklat yang diselenggarakan hari ini diikuti 612 peserta yang merupakan para nelayan di Bireuen.
Adapun dari keseluruhan peserta Diklat akan mendapat pelatihan Basic Safety Training Kapal Motor (BST-KLM) 612 sertifikat, Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil dengan dek 306 sertifikat, dan SKK 30 mil mesin 306 sertifikat, dengan total 1.224 sertifikat.
Sementara itu, Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI), H Ruslan M Daud dihadapan ratusan peserta Diklat, yang notabene para nelayan mengatakan, secara geografis kabupaten Bireuen memiliki bentang laut yang luas maka program Diklat ini juga dirasa penting guna menumbuhkan sektor ekonomi masyarakat di kawasan pesisir.
Lanjut HRD, Diklat ini merupakan implementasi program kementerian Perhubungan yang menjadi mitra kerja dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI).
"Program ini dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah melalui proses pembahasan bersama komisi V DPR RI bekerjasama dengan tiga kementerian dan dua badan yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan akhirnya dapat diimplementasikan hari ini " katanya
Maka oleh sebab itu HRD berharap kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti pelatihan secara serius dan memanfaatkan ilmu yang di dapat dalam Diklat yang dilaksanakan selama beberapa hari kedepan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar