Mahasiswa UIN Ar-Raniry Desak Pj Gubernur dan DPRA Panggil Pertamina Terkait Distribusi Gas 3kg

 

Elitnesia.id|Banda Aceh – Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera memanggil Pertamina terkait persoalan distribusi gas LPG 3 kg yang dinilai tidak tepat sasaran. Mereka meminta agar distribusi gas bersubsidi tersebut dialihkan kepada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa, demi memastikan gas sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Desakan ini muncul karena dugaan kecurangan dalam distribusi gas, yang dinilai sangat merugikan masyarakat kecil. Mahasiswa sepakat dengan usulan dari Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), yang mengusulkan pengalihan distribusi gas LPG 3 kg ke BUMG.

“Stok gas sering habis di pangkalan, dan harga jualnya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), ini sangat meresahkan. Jika distribusi ini dikelola langsung oleh BUMG di setiap desa, kami yakin proses distribusi akan lebih transparan, tepat sasaran, dan menekan praktik kecurangan,” kata Mj Thabari, perwakilan mahasiswa, pada Kamis (17/10/2024).

Mahasiswa menegaskan perlunya pemerintah Aceh untuk segera bertindak cepat dengan membuat Qanun (peraturan daerah) yang mengatur alih distribusi gas bersubsidi kepada BUMG. Mereka berharap pemerintah dapat segera memanggil Pertamina untuk membahas hal ini dan memastikan distribusi gas subsidi tersebut tepat sasaran.

“Kami mendesak Pj Gubernur Aceh dan DPRA untuk segera membuat regulasi yang jelas melalui Qanun. Gas subsidi ini untuk masyarakat kecil, dan distribusinya harus dijamin tidak disalahgunakan. Tidak ada alasan untuk menunda lagi,” tegas Thabari.

Masalah distribusi gas LPG 3 kg yang sering kali langka dan dijual dengan harga tinggi, menurut mahasiswa, dapat teratasi jika distribusinya dialihkan ke BUMG. Mereka berharap langkah ini akan menghentikan penderitaan masyarakat akibat ketidakadilan distribusi gas.

Dukungan SAPA dan APDESI

Sebelumnya, Ketua SAPA, Fauzan Adami, telah lebih dulu menyerukan agar Pj Gubernur Aceh segera membuat kebijakan yang tegas untuk mengalihkan pengelolaan distribusi gas LPG 3 kg kepada BUMG di setiap desa. Ia berpendapat bahwa desa-desa seharusnya memiliki satu pangkalan gas yang dikelola oleh BUMG, dengan pendataan ketat terhadap penerima manfaat, sehingga penyaluran gas elpiji dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran.

Seruan ini disambut baik oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh, Muksalmina Asgara, yang menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan gas yang sering dialami masyarakat.

“Distribusi gas melalui BUMG akan membawa banyak manfaat, terutama dalam memastikan penyaluran subsidi yang lebih akurat dan mencegah penyelewengan. Desa dapat lebih mengontrol siapa yang layak menerima gas subsidi,” ujar Muksalmina.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua APDESI Kabupaten Bireuen, Bahrul M Fazal, yang mendesak agar pangkalan gas LPG 3 kg segera dialihkan ke BUMG di setiap desa. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan polemik distribusi gas yang sering merugikan masyarakat.

“Kami tidak ingin mendengar lagi keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas, atau terpaksa membeli dengan harga yang tidak wajar. Ini harus menjadi prioritas pemerintah,” tutup Bahrul.