H. Ruslan M. Daud Desak Penegak Hukum Tindak Tegas Praktik Money Politics di Bireuen

 

Elitnesia.id|Bireuen - Praktik money politics yang merugikan kualitas demokrasi di Kabupaten Bireuen harus diatasi dengan serius. Anggota DPR RI dari Komisi V, H. Ruslan M. Daud, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap berbagai bentuk kecurangan yang terjadi di masyarakat.

Dalam acara Coffee Morning bersama media di Meuligoe Residen HRD pada Sabtu (2 November 2024), Ruslan berharap penegak hukum di Bireuen tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga aktif dalam memberantas praktik money politics yang merusak tatanan demokrasi.

“Tindakan nyata yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Bireuen dalam menggandeng elemen masyarakat untuk menangani isu ini seharusnya menjadi inspirasi bagi Polres Bireuen untuk lebih proaktif. Keterlibatan mereka adalah kewajiban moral untuk menjaga integritas pemilu,” ungkapnya.

Ruslan juga mengusulkan sayembara untuk menangkap pelaku dan penerima money politics sebagai langkah untuk menekankan urgensi penegakan hukum yang tegas. Ia mendesak Polres dan Kejari Bireuen untuk serius dan terukur dalam mengimplementasikan gagasan ini.

Pengawasan ketat dari Panwaslih Kabupaten Bireuen juga dinilai krusial. Ia berharap Panwaslih tidak hanya berfungsi sebagai pengamat pasif, tetapi proaktif dalam mencegah praktik money politics, sehingga tatanan sosial dan politik tetap terjaga.

“Isu penundaan debat calon bupati menambah kecemasan. Apakah ada upaya untuk menutupi sesuatu?” tanya Ruslan, menekankan perlunya keberanian untuk bertindak tegas dan transparan.

Ruslan menuntut komitmen dan sinergi semua penyelenggara pemilukada, terutama Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen, untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat. Masyarakat kini semakin kritis dan menanti aksi nyata dari Polres, Kejari, dan Panwaslih terhadap KIP Bireuen.

Ketiga institusi ini dituntut untuk menunjukkan kinerja yang konsisten, berintegritas, dan berkomitmen terhadap kemajuan daerah. Penggunaan teknologi untuk mengawasi dan memberantas praktik money politics harus menjadi prioritas utama.

“Jangan biarkan kabut money politics mengaburkan masa depan Kabupaten Bireuen. Saatnya bertindak tegas demi menciptakan lingkungan politik yang bersih, adil, dan bermartabat,” tegas H. Ruslan M. Daud.