Elitnesia.id|Bireuen,- 9 Desember 2024 – Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2024, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan “Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)”. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk pejabat Kejari, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG-PKB), Inspektorat, serta pendamping desa.
Pentingnya Kolaborasi dalam Pengelolaan Dana Desa
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kejari Bireuen tersebut turut mengundang Kepala Kejari Bireuen, H. Munawal Hadi, SH., MH, serta beberapa pejabat lainnya, seperti Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Bireuen, Kepala DPMG-PKB Bireuen Ir. Mukhtar Abda, M.Si, dan Kepala Inspektorat Bireuen.
H. Munawal Hadi dalam sambutannya menekankan pentingnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana desa. "Kami menyesal bahwa Bireuen menjadi ‘juara’ dalam kasus tipikor se-Aceh. Ke depan, saya pastikan tidak ada ruang untuk penyalahgunaan dana desa. Bagi siapapun yang terbukti terlibat, tidak ada perlindungan bagi mereka,” ujar H. Munawal dengan tegas. Ia juga menekankan bahwa tidak ada aliran dana desa yang diterima oleh Kejaksaan, dan menegaskan bahwa semua harus sesuai dengan aturan yang ada.
Sorotan Terhadap Desa yang Sedang Dalam Proses Audit
Kejari Bireuen juga memberikan perhatian khusus kepada dua desa yang saat ini sedang dalam proses audit, yakni Desa Dayah Baroe di Kecamatan Jeunieb dan Desa Karing. Munawal berharap audit tersebut menjadi yang terakhir di Bireuen, dan bahwa kejadian serupa di masa depan bisa dicegah dengan lebih baik. Ia juga menyinggung masalah penyalahgunaan anggaran melalui kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) di Kecamatan Peusangan yang membuka kemungkinan adanya penyelidikan lebih lanjut.
DPMG-PKB: Sinergi untuk Pengelolaan Dana yang Lebih Baik
Kepala DPMG-PKB Bireuen, Ir. Mukhtar Abda, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini dan berharap kolaborasi antara Kejari, DPMG-PKB, Inspektorat, dan pendamping desa dapat memperkuat pembangunan desa yang lebih baik. “Kami berharap dengan bimbingan Kejari, pengelolaan dana desa ke depannya dapat lebih akuntabel dan lebih transparan,” ujar Mukhtar.
Inspektorat: Pendampingan Desa Sangat Dibutuhkan
Sementara itu, Kepala Inspektorat Bireuen menegaskan pentingnya pendampingan dalam pengelolaan dana desa. “Pemerintah telah mengirimkan pendamping desa untuk membantu pengelolaan dana desa, tetapi kami melihat masih banyak kepala desa yang tersandung kasus korupsi. Kami meminta agar pendamping desa lebih proaktif dalam melakukan pendampingan dan pengawasan,” ujar Kepala Inspektorat. Ia juga menambahkan bahwa setiap tahun, Inspektorat Bireuen akan menetapkan dua desa binaan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan dengan benar.
Diskusi dan Harapan untuk Kolaborasi Lebih Lanjut
Setelah pemaparan oleh para pejabat, FGD dilanjutkan dengan diskusi antara Kejari dan pendamping desa yang dipandu oleh Kepala Seksi Pidum Kejari Bireuen. Dalam diskusi tersebut, berbagai masalah terkait pengelolaan APBG dan peran pendamping desa dalam mencegah penyalahgunaan anggaran dibahas secara mendalam.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kejari, DPMG-PKB, Inspektorat, dan pendamping desa untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi di Kabupaten Bireuen.
Sumber : Amat Asah Parang
Editor/redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar