 |
| Foto : Wakil Ketua Komisi I DPRA, Rusyidi Mukhtar, S.Sos. |
Elitnesia.id|Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi I DPRA, Rusyidi Mukhtar, menegaskan bahwa pernyataan Gubernur Aceh, Muzakkar Manaf atau Muallem, terkait penolakan kebijakan penggunaan QR barcode BBM bukan tanpa dasar. Menurutnya, sikap tersebut telah melalui kajian mendalam serta mencerminkan keresahan masyarakat di lapangan.
"Ini bukan pernyataan spontan. Muallem memahami kondisi riil di masyarakat dan melihat langsung dampaknya. Kebijakan QR barcode BBM yang seharusnya membantu justru menyulitkan rakyat kecil," ujar Rusyidi, legislator asal Dapil III Kabupaten Bireuen, Selasa (18/2/2025).
Menurut Rusyidi, penerapan QR barcode oleh Pertamina yang bertujuan menyalurkan BBM subsidi secara tepat sasaran justru menambah persoalan. Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses digital atau kesulitan dalam mendaftar, sehingga tidak bisa mendapatkan BBM yang mereka butuhkan.
"Kebijakan ini bukan hanya soal penerapan teknologi, tapi tentang keadilan. Jangan sampai rakyat kecil yang benar-benar berhak justru menjadi korban sistem yang tidak berpihak pada mereka," katanya.
Selain itu, ia menyoroti minimnya respons dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat.
“Seharusnya Dinas ESDM lebih proaktif. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi ambil langkah konkret dengan melakukan koordinasi bersama Pertamina untuk mencari solusi terbaik," ujarnya.
Rusyidi mempertanyakan alasan Aceh dipilih sebagai daerah uji coba kebijakan QR barcode BBM. Menurutnya, Aceh memiliki jumlah kendaraan yang jauh lebih sedikit dibandingkan Sumatera Utara, namun justru diterapkan aturan yang lebih ketat.
"Aceh hanya memiliki sekitar lima juta penduduk, dan banyak kendaraan di sini berpelat BK yang pajaknya masuk ke Sumut. Mengapa kebijakan ini tidak diuji coba di daerah dengan jumlah kendaraan lebih besar?" katanya.
Rusyidi juga menyoroti fakta bahwa kebijakan QR barcode BBM sempat dihentikan sementara saat berlangsungnya Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa kebijakan tersebut dapat ditinjau ulang dan tidak bersifat mutlak.
"Saat PON XXI, aturan barcode ditiadakan demi memudahkan tamu dari luar daerah. Ini bukti bahwa kebijakan ini fleksibel dan bisa dievaluasi," ungkapnya.
Dengan berbagai permasalahan ini, Rusyidi menilai wajar jika Muallem bersikap tegas terhadap kebijakan QR barcode BBM. Ia mendesak pemerintah pusat agar lebih memperhatikan kondisi masyarakat dan tidak memaksakan kebijakan yang merugikan rakyat kecil.
“Kebijakan ini harus dievaluasi agar benar-benar berpihak pada masyarakat. Jangan sampai rakyat kecil yang membutuhkan BBM subsidi justru menjadi korban uji coba kebijakan yang belum tentu efektif," pungkasnya.
Sumber : detikacehnews.id
Editor/redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar