 |
| Bupati Bireuen, Mukhlis, ST, sedang memberikan arahan kepada para pesrta Musrenbang RKPK Bireuen 2026 untuk Kecamatan Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Peusangan Selatan, dan Jangka, di Gedung Karang Taruna Kecamatan Peusangan, Rabu (12/3/2025) sumber foto: ibay forkopimda |
Elitnesia.id|Bireuen – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen tahun 2026 digelar di Gedung Karang Taruna, Kecamatan Peusangan, Rabu (12/3/2025). Musrenbang ini mencakup empat kecamatan, yakni Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Peusangan Selatan, dan Jangka.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bireuen ini dibuka oleh Asisten I Setdakab Bireuen, Mulyadi, SH, MM, mewakili Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST. Bupati Mukhlis hadir belakangan dan kemudian disusul oleh Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT.
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Mulyadi, Bupati Mukhlis menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang tahun ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, Musrenbang dilakukan berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) anggota DPRK untuk efisiensi waktu dan proses penganggaran.
Bupati Mukhlis menegaskan lima prioritas utama pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2026:
1. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan melalui peningkatan produksi, investasi, pemberdayaan UMKM, serta ketahanan pangan dan perlindungan sosial.
2. Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada tata ruang, keberlanjutan lingkungan, dan mitigasi bencana.
3. Peningkatan kualitas SDM, termasuk akses kesehatan, kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, dan inklusivitas masyarakat.
4. Penguatan ketertiban dan penerapan syariat Islam, serta pelestarian budaya lokal dan implementasi otonomi khusus Aceh.
5. Reformasi tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas ASN, digitalisasi layanan publik, dan optimalisasi kemandirian fiskal daerah.
Musrenbang ini bertujuan untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dari tingkat gampong agar sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Bireuen: Makmur, Cerdas, Damai, dan Islami.
Pada kesempatan itu, Bupati Mukhlis juga mengumumkan rencana pembentukan Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas mengelola dan mengawasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mukhlis menyoroti masih lemahnya pengawasan terhadap pajak daerah, retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah.
"Jika PAD bisa dikelola dengan optimal, dampaknya akan sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak potensi yang belum tergarap maksimal, seperti pajak restoran, retribusi pasar, dan pengelolaan sumber daya alam," ujar Mukhlis.
Ia juga menyoroti eksploitasi sumber daya alam yang tidak memberikan kontribusi maksimal bagi PAD. "Kita harus hentikan kebocoran pendapatan daerah dengan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat," tegasnya.
Selain membahas rencana pembangunan tahun 2026, dalam Musrenbang ini juga dievaluasi proyek-proyek yang telah terealisasi di tahun 2024, di antaranya:
• Pemeliharaan jalan Matang Glumpang Dua–Ulee Jalan, Peusangan Selatan.
• Peningkatan saluran irigasi Uteun Raya Mata Ie, Peusangan Selatan.
• Pembangunan asrama santri di Dayah Bustanul Ulum Diniyah Islamiah (BUDI) Muslimat, Peusangan.
• Pembangunan jembatan rangka baja Awe Geutah, Peusangan Siblah Krueng.
• Peningkatan jalan Pante Baro Kumbang–Kubu Raya, Peusangan Siblah Krueng.
Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Jangka dan Peusangan Siblah Krueng.
Musrenbang ini dihadiri oleh unsur Forkopimcam, para camat dari empat kecamatan, anggota DPRK Dapil 2, serta ratusan peserta dari berbagai unsur, seperti keuchik, tuha peut, perangkat gampong, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Acara diakhiri dengan sesi diskusi interaktif yang dipandu oleh Kepala Bappeda Bireuen, Bob Mizwar, S.STP., M.Si. Para peserta menyampaikan berbagai usulan pembangunan yang dianggap prioritas. Bupati Mukhlis menegaskan bahwa tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
"Kita harus memahami bahwa anggaran daerah terbatas dan harus digunakan seefisien mungkin. Namun, aspirasi yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran pembangunan ke depan," kata Mukhlis.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan program pembangunan Bireuen tahun 2026 lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat. Langkah strategis yang ditempuh, termasuk pembentukan Dinas Pendapatan Daerah, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
Redaksi : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar