 |
| Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT (kedua dari kanan), menerima penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dari Sekda Aceh, M. Nasir, SIP, MA (kedua dari kiri), didampingi Deputi Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, Ph.D (tengah), dalam acara Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah di Banda Aceh, Selasa (15/4/2025). |
Elitnesia.id|Banda Aceh ,- Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali menerima penghargaan atas capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terbaik. Penghargaan ini menjadi capaian kedua berturut-turut dalam dua tahun terakhir sebagai bentuk pengakuan terhadap kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Penyerahan penghargaan dilakukan di Aula Prof. A. Madjid Ibrahim, Bappeda Aceh, Selasa (15/4/2025), oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, bersama Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT.
Selain Bireuen, kabupaten lain di Aceh yang juga menerima penghargaan IPKD tahun 2024 adalah Aceh Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Barat.
IPKD merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah. Penilaian dilakukan berdasarkan enam dimensi utama, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). IPKD ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020.
Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Bireuen menunjukkan tren positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada 2022, Bireuen meraih kategori B dengan skor 69,104. Setahun kemudian, naik ke kategori A dengan skor 79,334. Tahun ini, capaian kembali meningkat dengan skor 82,7199, tetap dalam kategori A.
Menanggapi penghargaan tersebut, Wakil Bupati Bireuen menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK), yang telah berkontribusi dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah.
"Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja. Apalagi, capaian IPKD dapat menjadi pintu masuk untuk memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat, yang sangat dibutuhkan dalam pembiayaan pembangunan daerah," ujar Razuardi.
Menurut dia, keberhasilan mempertahankan predikat IPKD ini diharapkan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Bireuen melalui pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan, di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Sumber : Humas Pemkab
Editor : Ipul pedank laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar