Dorong Pembentukan Komisi Perempuan di Aceh, Ketua Umum PPA Temui Menteri PPPA

 

Ketua Umum DPP Partai Perjuangan Aceh (PPA), Prof. Adjunct Dr. Marniati, SE, M.Kes (kanan), bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si, usai pertemuan di Jakarta, Selasa (15/4/2025). Pertemuan ini membahas inisiatif pembentukan Komisi Perempuan di Aceh.

Elitnesia.id| Bireuen, — Ketua Umum DPP Partai Perjuangan Aceh (PPA), Prof. Adjunct Dr. Marniati, SE, M.Kes, bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si, di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadi Menteri PPPA tersebut membahas inisiatif pembentukan Komisi Perempuan di Aceh. Menurut Prof Marniati, keberadaan lembaga ini diperlukan untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan di provinsi tersebut.

"Komisi Perempuan bukan sekadar simbol. Ini kebutuhan mendesak untuk melindungi perempuan dari kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan," ujar Prof Marniati usai pertemuan.

Ia juga menekankan pentingnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik, terutama pengisian kuota 30 persen secara substantif dan berkualitas. Menurutnya, kehadiran perempuan di parlemen harus mampu menyuarakan kepentingan rakyat, bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif.

Dalam diskusi dengan Menteri PPPA, Prof Marniati juga menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai krusial, seperti perdagangan manusia, kekerasan seksual terhadap anak, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak adil terhadap buruh perempuan di Aceh.

Ia menyatakan bahwa upaya penanganan masalah tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk partai politik.

"Kami dari PPA siap menjadi pelopor dan mengajak partai-partai lain di Aceh untuk bersama mendorong pembentukan Komisi Perempuan. Ini bukan agenda politik, melainkan agenda kemanusiaan," kata Prof Marniati.

Langkah tersebut mendapat respons positif dari sejumlah kalangan sebagai bagian dari komitmen PPA dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Pertemuan ini juga dinilai sebagai langkah awal menuju upaya struktural dalam menciptakan ruang yang lebih adil dan setara bagi perempuan di Aceh.

Editor: Redaksi