Elitnesia.id|Jakarta ,– Dalam pertemuan yang digelar di Pendopo Kediaman Ibu Nannie Hadi Tjahjanto, Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju (PIM), Lana Kuncoro, memimpin diskusi strategis bersama perwakilan PIM dari seluruh Indonesia. Salah satu tokoh yang turut hadir adalah Ketua DPD PIM Aceh, Prof Adjunct Marniati.
Dalam kesempatan tersebut, Prof Marniati menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi perempuan di Aceh, termasuk kasus perdagangan manusia yang baru-baru ini berhasil digagalkan, serta tingginya angka perceraian. Ia menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah terhadap program pemberdayaan perempuan yang masih belum optimal.
“Organisasi perempuan di Aceh berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan anggaran atau ruang koordinasi yang memadai,” ujar Marniati. Menurutnya, pemerintah seharusnya membuka ruang dialog dan kolaborasi bersama seluruh organisasi perempuan agar dapat bersinergi dalam menyusun dan menjalankan program prioritas, termasuk perlindungan perempuan dan anak.
Ia juga berharap agar rancangan qanun (Raqan) terkait perlindungan perempuan dan anak dapat disusun secara partisipatif dengan melibatkan organisasi perempuan dari berbagai sektor.
Lebih lanjut, Marniati meminta Kongres Wanita Indonesia (Kowani), sebagai induk organisasi perempuan nasional, untuk memperjuangkan perhatian pemerintah terhadap organisasi perempuan di daerah.
“Dengan adanya sinergi antara organisasi perempuan dan pemerintah, percepatan penyelesaian masalah perempuan di daerah dapat terwujud. Ini juga akan mencegah tumpang tindih program antarorganisasi,” tegasnya.
Selain itu, Marniati juga menyinggung soal ketimpangan keterwakilan perempuan di parlemen yang masih menjadi tantangan besar. Ia menilai, meski ada perempuan yang duduk di lembaga legislatif, jumlah mereka yang masih jauh dari proporsional membuat aspirasi perempuan kurang terwakili dalam kebijakan publik.
“Kebijakan yang inklusif gender hanya bisa dicapai jika keterwakilan perempuan di parlemen mencapai minimal 30 persen,” katanya. “Jumlah yang memadai akan memberikan keseimbangan perspektif dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas kebijakan yang berkelanjutan.”
Menanggapi masukan tersebut, Ketua Umum Kowani, Nanik, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian pengurus PIM terhadap isu-isu perempuan di daerah. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan agar organisasi perempuan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, dan turut mendukung program-program prioritas nasional, termasuk visi Asta Cita Presiden Prabowo.
“Kowani akan terus menjadi jembatan perjuangan organisasi perempuan di seluruh Indonesia agar mampu bersinergi secara efektif dengan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat,” tutup Nanik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar