 |
| Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh (PPA), Prof. Adjunct Dr. Marniati, SE, M.Kes, usai pertemuan dengan media di Kantor DPP PPA, Banda Aceh, Kamis (10/4/2025). |
Elitnesia.id|Bireuen, — Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh (PPA), Prof. Adjunct Dr. Marniati, SE, M.Kes, menilai isu perempuan di Aceh perlu mendapat perhatian lebih serius. Ia mendorong pengisian kuota 30 persen keterwakilan perempuan di dunia politik dilakukan secara substansial, bukan sekadar formalitas.
Dalam pertemuan bersama media di Banda Aceh, Kamis (10/4/2025), Marniati mengusulkan pembentukan Komisi Perempuan yang berfungsi melindungi hak-hak perempuan serta memperkuat posisi perempuan di ruang publik.
“Komisi ini penting untuk menjawab berbagai persoalan perempuan di Aceh. Bukan hanya soal representasi, tapi juga menyangkut kualitas dan perlindungan nyata,” kata Marniati.
Ia menyebut sejumlah masalah yang masih kerap menimpa perempuan, seperti perdagangan manusia, kekerasan seksual terhadap anak, pelanggaran hak asasi manusia, hingga pemutusan hubungan kerja yang tidak adil.
Menurut Marniati, penanganan masalah tersebut membutuhkan regulasi khusus dan sinergi antarpartai politik. “Kita tidak bisa membiarkan isu ini terus berulang tanpa solusi,” ujarnya.
Marniati juga menyoroti pentingnya pelatihan dan pembinaan bagi perempuan yang ingin terjun ke dunia politik. Ia mencontohkan pendekatan di Tiongkok yang mempersiapkan perempuan melalui pelatihan kepemimpinan sebelum menempatkan mereka di posisi strategis.
“Perempuan tidak cukup hanya hadir. Mereka juga harus dipersiapkan agar mampu memimpin,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Marniati bersama Sekretaris Jenderal PPA, T. Rayuan Sukma, serta sejumlah pengurus menerima kunjungan media di Kantor DPP PPA. Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai langkah awal membangun sinergi antara partai dan media demi memperkuat demokrasi di Aceh.
PPA, kata dia, saat ini tengah membuka ruang bagi tokoh-tokoh yang ingin bergabung dan berkontribusi. Hingga April 2025, kepengurusan DPD telah terbentuk di 10 kabupaten/kota. Proses rekrutmen untuk 13 kabupaten/kota lainnya akan dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) mulai 20 April hingga 30 Juni.
“Seluruh kepengurusan DPD ditargetkan selesai dan dideklarasikan pada Juni mendatang,” ujar Marniati.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar